Pada Pilpres 2014, kata dia, sebagian besar masyarakat di Jawa Timur pilihannya diarahkan dengan cara diberi materi dalam bentuk uang maupun barang. Dari pengalaman pada Pilpres 2014, lanjut Aang, Bawaslu Jatim mulai melakukan patroli pengawasan dengan menerjunkan seluruh jajaran pengawas, mulai dari tingkat pengawas TPS sampai tingkat provinsi turun ke lapangan. Bawaslu juga dibantu beberapa pemantau Pemilu yang punya relawan pemantau.
“Hasilnya, di Kota Probolinggo maupun di Kabupaten Ponorogo ditemukan terkait dengan adanya pihak yang menyebarkan bahan kampanye disertai uang. Di Kota Probolinggo itu pecahannya Rp 100.000 dan di Kabupaten Ponorogo itu pecahan Rp 50.000 maupun Rp 20.000, pemberi uang juga mengarahkan pilihan pemilih,” kata dia.
Praktik politik uang juga ditemukan di Situbondo di mana ada pihak tertentu sudah menyiapkan sembako berupa beras beserta bahan kampanye. Selain itu, ada aktor-aktor di Sidoarjo yang datang dari rumah ke rumah memberikan bahan kampanye dengan menjanjikan akan memberi amplop pada H-1 atau hari H pemungutan suara. Aang mengungkapkan, daerah-daerah paling rawan terjadinya serangan fajar saat Pemilu di empat wilayah kebudayaan di Jawa Timur.
Menurutnya, untuk wilayah Mataraman, Ponorogo dan Madiun merupakan daerah rawan. Wilayah Tapal Kuda atau Pandalungan, Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo, wilayah Arek Kabupaten Malang dan Malang Raya.
