Alexander mengaku prihatin melihat banyaknya kasus OTT kepala daerah yang terjadi di Jatim. Meringkus banyak koruptor bukan suatu prestasi bagi KPK. Pihaknya justru prihatin karena itu merupakan tragedi yang tidak diinginkan masyarakat, yang sudah memberikan amanah kepala pemimpin daerahnya.
“Ketika melakukan OTT atau penindakan kepada kepala daerah, bukan suatu prestasi bagi kami, justru suatu tragedi bagi masyarakat yang dengan susah payah menghabiskan biaya banyak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” lanjut Alexander.
Meski demikian, Alexander memberikan apresiasi kepada Gubernur hingga seluruh kepala daerah di Jatim. Pasalnya, meski beberapa kepala daerah sempat tertangkap OTT, namun ada itikad baik untuk memperbaiki sistem.
“KPK mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Timur, bupati, walikota dan seluruh stakeholder untuk memperbaiki sistem dan membenahi tata kelola pemerintah di Jawa Timur,” tuturnya.
