“Di daerah lain ada yang kisaran Rp 5-7 juta, Surabaya Rp 5 juta per kasus,” ujarnya, Selasa (29/1).
Legislator yang saat ini maju lagi sebagai caleg DPRD Surabaya ini menjelaskan, angka Rp 5 juta ini bisa bertambah sesuai dengan evaluasi dalam setahun pertama. Yang jelas, dana sebesar itu hanya untuk membantu satu perkara.
Dalam setiap tahunnya, pansus hanya mengalokasikan anggaran dana untuk 10 kasus. Artinya, per tahunnya Pemkot Surabaya memiliki kewajiban untuk menganggarkan dana sebesar Rp 50 juta untuk membantu masyarakat miskin yang berperkara.
