Pada kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta jajarannya untuk menyiapkan berbagai surat pertanggungjawaban (SPJ) di akhir tahun 2018 dan akan memasuki tahun 2019. Sebab, biasanya ada audit dari BPK, sehingga dia meminta untuk segera dipersiapkan semuanya. “Saya juga meminta tahun depan ini untuk percepatan. Jadi, pekerjaan-pekerjaan itu supaya bisa lebih cepat,” kata Wali Kota Risma seusai bertemu dengan jajarannya itu.
Selain itu, Wali Kota Risma juga menyampaikan antisipasi apabila para lurah mendapatkan anggaran seperti dana desa. Masalahnya, lanjut dia, lurah itu merupakan aparatur sipil negara (ASN), sedangkan kepala desa itu bukan ASN, sehingga pengeluaran keuangannya juga akan berbeda. “Makanya, nanti kita akan cek juga pengelolaannya bagaimana. Kalau ASN mengeluarkan uang itu pasti ikut pengelolaan keuangan,” kata dia.
