Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ahmad Firdaus mengatakan Raperda desa wisata saat ini masih dalam pembahasan di Komisi B DPRD Jatim, dan Dinas Pariwisata Jatim, serta biro Hukum. “Kami harap awal 2019 bisa disahkan menjadi Perda,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam raperda ini nanti pihak Komisi B akan siap memberikan fasiltas kepada masyarakat apabila menemui kesulitan untuk mengembangkan desa wisata dengan manfaatkan lahan perhutani, lahan dari kelautan. “Ingat, ditengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini potensi wisata menjadi terobosan untuk membantu membangkitkan perekonomian di kelompok msayarakat yang kecil yaitu desa – desa di Jatim,” paparnya. (jn/wan)
