Anisah menyebutkan, Jatim memiliki potensi besar dalam keuangan syariah. Apalagi mayoritas masyarakatnya beragama Islam sebesar 97,8 persen. “Untuk itu kami menilai pembentukan raperda ini sangat penting,” ujar Anisah politisi asal fraksi PKB Jatim ini.
Ia menjelaskan, berdasarkan usulan eksekutif yang disampaikan kepada Komisi C selain berpenduduk mayoritas Islam, saat ini di Jatim terdapat kurang lebih 5000 pesantren. Tidak hanya itu, perkembangan usaha dari ormas Islam, rumah sakit, pendidikan islam mencapai sekitar 13 ribu lembaga. Untuk itu, pembentukan raperda ini relatif mendesak agar Bank Jatim Syariah dapat meningkatkan akses layanan keuangan syariah di Jatim.
“Kita melihatnya kepentingan umum masyarakat Jatim. Selama ini banyak jamaah haji yang sudah menggunakan Bank Syariah tapi pada Bank lain. Sehingga ide tersebut harus kita dukung untuk menggunakan konsep syariah pada Bank Jatim,” imbuhnya.
