“Berdasarkan data pemkot pendapatan tahun 2017, jumlahnya sekitar 101,63 persen, kemudian realisasi belanja kita 2017, sekitar 88,27 persen kemudian menjadikan dana silpa kita tinggi Rp 1.1 trilliun.”ucapnya.
Anggota fraksi PKS menegaskan, kalau kemudian kemarin ada faktor bom hingga pendapatan menurun. Sementara di dokumen pemkot, dirancangan dan asumsi perubahan tidak dijelaskan terkait itu, bahkan dijelaskan investasi dan ekonomi di Surabaya tahun 2017 membaik.
“Jadi tidak terpengaruh, data disini tahun 2017 tidak dijelaskan adanya problem ekonomi. Dan berdasarkan data-data yang saya pelajari disini, dana itu ada dan silpa kita tiap tahun besar. Jadi, jangan sampai gaji ini ditahan dengan alasan tidak ada anggaran, tetapi disisi lain ada penambahan anggaran,” pungkasnya.
Untuk diketahui pemberian gaji ke 13 telah diatur dalam Peraturan Pemrintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji pension atau tunjangan ke tiga belas kepada pegawai negeri sipil, Prajurit tentara nasional Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima pension atau tujnjangan.
Untuk penerima lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 8 yang telah dilakukan perubahan sehingga berbunyi, Ketentuan dalam peraturan pemerintah ini juga berlaku bagi a. Pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat : 1. menteri. Dan 2. pejabat pimpinan tinggi. b. Wakil menteri atau jabatan setingkat wakil menteri. c. Staf khusus dilingkungan pemerintahan. d. Anggota dewan perwakilan rakyat daerah. e. Hakim ad hoc, dan f. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(nafanhadi)
