Eri menambahkan kalau memang nantinya terbentuk BUMD, maka penyenggaranya bukan lagi aparatur negara (Pemkot Surabaya) melainkan secara otomomatis dikelola oleh pihak swasta.”Sistem kerjasamanya nati yang akan dibahas dengan pihak swasta nanti. Apakah BOT atau full swasta” lanjut Eri.
Sebelumya DPRD Kota Surabaya akan menolak pengajuan anggaran trem lewat APBD Kota Surabaya.”Tidak mungkin akan disetujui dalam rapat PAK apalagi dalam pembahasan APBD murni 2019, karena mana Detail Engginering Design (DED) nya” tegas Armuji Ketua DPRD Kota Surabaya.
Armuji malah mempertanyakan, mengapa pemkot Surabaya tidak meminta bantuan kepada pemerintah pusat, seperti yang dilakukan daerah lain. Itulah alasan Dewan menolak pengunaan APBD Kota Surabaya untuk pengadaan trem.”Kenapa kita tidak meniru Palembang misalnya yang tidak pakai APBD melainkan bantuan dari pemerintah, program bantuan itu ada jauh sebelum pelaksanaan Asian Games” ujar politisi PDIP itu.
