Sedangkan di Ditjen Sumber Daya Air akan digunakan untuk pembangunan pengendali banjir sepanjang 4,1 Km, pengaman abrasi pantai sepanjang 350 meter, pembangunan bendung dan jaringan irigasi 500 hektare, dan pembangunan tanggul penahan lumpur di Sidoarjo sepanjang 500 meter.
Selain itu, untuk mendukung fokus Pemerintah dalam pengembangan SDM, anggaran tambahan sebesar Rp6,56 triliun akan digunakan untuk prasarana dan sarana pendidikan seperti rehabilitasi 14.150 ruang kelas sekolah, rehabilitasi 2.907 ruang kelas madrasah dan sekolah keagamaan, serta penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan PTKIN dan PTN.
Kemudian juga dialokasikan sebesar Rp32 miliar untuk pendidikan vokasi guna peningkatan tenaga konstruksi sebanyak 8.000 siswa SMK, 6.000 mahasiswa Politeknik, dan 2.000 mahasiswa universitas.
Untuk Program Padat Karya, dialokasikan anggaran sebesar Rp11,32 triliun yang terdiri dari P3-TGAI di 8.000 lokasi serta OP irigasi, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 46.500 kilometer dan jembatan sepanjang 420.700 meter, program Kotaku di 11.067 kelurahan, PISEW 600 Kecamatan, Sanimas dan TPS3R di 950 lokasi, dan Pamsimas di 4.040 likasi.
Di sektor perumahan sendiri ada pembangunan rumah khusus sebanyak 3.230 unit serta bantuan stimulan perumahan swadaya 200.000 unit. Hal ini sesuai dengan permintaan DPR mengingat dampak kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat yang nyata sehingga diusulkan untuk ditingkatkan.
Dalam penyusunan belanja tahun 2019, Kementerian PUPR telah mengikuti pokok-pokok kebijakan belanja tahun 2019, yakni berdasarkan Direktif Presiden dan Wakil Presiden, hasil sidang Kabinet, Raker atau RDP, dan hasil Kunjungan Kerja DPR; berdasarkan pembangunan berbasis wilayah; dan tidak ada kontrak tahun jamak (MYC) baru kecuali pembangunan bendungan dan irigasi atau air baku guna mendukung fungsi bendungan.
