Menanggapi penyegaran jajaran direksi PT PWU Jatim, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, hasil performen audit yang dilakukan pihak ketiga menyatakan bahwa perusahaan tersebut kurang bagus kinerjanya sehingga sulit meraup keuntungan.
“Dalam berbagai diskusi sudah sering saya katakan bahwa kalau kita tidak melakukan perubahan birokrasi enterprenership eperti itu maka BUMD akan selalu bergantung APBD atau PAD. Padahal sudah 4 tahun stagnan dan pembangunan harus terus dilakukan,” tegas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim, Soekarwo.
Solusi yang diharapkan dari penyegaran jajaran direksi BUMD Jatim, lanjut Pakde Karwo adalah Dirut yang baru bisa merancang dan mencari pembiayaan diluar negara melalui financial engineering (rekayasa pembiayaan) seperti Public Privat Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
