Menurut Seskab, dalam Sidang Kabinet Paripurna itu juga, Presiden Jokowi meminta agar 17 kementerian yang memiliki program promosi ekspor tidak melakukannya secara kecil-kecilan dan terpisah, sehingga tidak berjalan dengan baik. Namun akan dipersatukan, ada yang menangani untuk Badan Promosi Ekspor Nasional.
“Maka dengan demikian, tidak lagi harus tersebar di 17 Kementerian, hanya pada satu badan, badan ini yang bertanggung jawab pada seluruh promosi yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, kemudian pariwisata dan sebagainya,” terang Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.
Hal lain yang menjadi penekanan Presiden adalah revaluasi aset dan tax amnesty harus diselesaikan pada tahun ini, karena ini menjadi dasar, menjadi pondasi pada perekonomian kita pada tahun 2016-2017 menjadi lebih baik, dan Presiden selalu menekankan karena ini tahun kompetisi apalagi sudah MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), tidak punya pilihan bangsa Indonesia harus siap dan pasti siap.
Menjawab pertanyaan wartawan, Seskab Pramono Anung menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden waktu di Bogor, sekarang yang harus dilakukan adalah perubahan nomenklatur di masing-masing kelembagaan.
