Karena itu, Fraksi Gerindra menilai keberadaan Perda harus diikuti perencanaan anggaran yang memadai.
Pembiayaan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas, tetapi juga mencakup pemeliharaan agar layanan sanitasi bisa berjalan berkelanjutan.
Di sisi lain, Yona mengingatkan agar penetapan tarif atau pungutan layanan tidak memberatkan masyarakat.
Kemampuan ekonomi warga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran biaya pengelolaan air limbah.
“Anggaran untuk membangun dan merawat sarana pengolahan air limbah harus tersedia secara memadai, dikelola dengan transparan, dan dijaga keberlanjutannya. Begitu juga dengan tarif layanan, penetapannya harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan tetap mengedepankan keadilan,” ujar mahasiswa doktoral Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya itu.
Cak Yebe menambahkan, keberhasilan penerapan Perda nantinya tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas sanitasi yang dibangun.
Pemkot juga perlu memastikan seluruh sarana berfungsi, mendapatkan perawatan berkala, serta didukung aturan pelaksana yang jelas.
Pengawasan dan edukasi masyarakat juga perlu diperkuat.
Dengan demikian, pemerataan akses sanitasi tidak berhenti pada penyediaan fasilitas, tetapi benar-benar menjamin keberlanjutan layanan di setiap kawasan.
“Keberhasilan pengelolaan air limbah tidak cukup dilihat dari pembangunan infrastrukturnya. Yang tidak kalah penting adalah memastikan fasilitas itu berfungsi dan pelayanannya terus berjalan. Karena itu, pemeliharaan, pengawasan berkala, penegakan aturan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat harus dilakukan,” pungkasnya. (*)



