Surabaya, CakrawalaNews.co – Nasib pedagang kaki lima (PKL) Embong Belimbing yang terdampak penggusuran oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi perhatian Komisi B DPRD Surabaya.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mohammad Faridz Afif menilai, aktivitas perdagangan di kawasan tersebut tidak memiliki dasar legalitas yang kuat jika mengacu pada regulasi yang berlaku.
Hal itu disampaikan Afif setelah membahas sejumlah landasan hukum yang mengatur keberadaan PKL dan kawasan wisata kuliner di Surabaya.
Menurutnya, terdapat sejumlah aturan lama yang perlu dicermati agar Komisi B memiliki pijakan hukum ketika menerima aspirasi para pedagang dalam hearing mendatang.
Afif menjelaskan, salah satu dokumen yang menjadi pegangan pedagang Embong Belimbing adalah aturan tahun 1991 yang mengatur sejumlah titik lokasi wisata kuliner. Namun, ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui keputusan wali kota pada 1999.
Dalam aturan tahun 1999 tersebut, pemerintah menetapkan tiga kawasan yang diperbolehkan menjadi lokasi wisata kuliner, yakni Jalan Kedung Doro, Jalan Genteng Besar, dan Jalan Karang Menjangan.
“Yang mana diperbarui oleh Pak Harto, Wali Kota, di tahun 99. Yang mana bahwa Perwali yang tahun 91 tidak berlaku. Dikeluarkanlah lagi tahun 99 dengan berbeda nomor, bahwa yang menjadi kekuatan penting adalah terkait melegalkan, ya. Wisata kuliner, bukan PKL, wisata kuliner,” kata Afif ditemui setelah Hearing pada Rabu, 18 November 2026.
Ia pun menegaskan bahwa keberadaan kawasan wisata kuliner yang ditetapkan dalam aturan tersebut tidak bisa serta-merta menjadi pembenaran bagi aktivitas perdagangan di lokasi lain.
Bahkan, Afif secara tegas menyebut aktivitas berjualan di Embong Belimbing tidak diperbolehkan apabila mengacu pada kondisi lokasi yang dinilai bersifat permanen dan berada di atas saluran.
“Enggak boleh. Karena apa? Yang kedua permanen. Yang ketiga di atas saluran. Enggak boleh,” tegasnya.
Menurut Afif, terdapat perbedaan mendasar antara lokasi wisata kuliner yang ditetapkan pemerintah dengan kawasan Embong Belimbing.



