DPRD Surabaya

Komisi B DPRD Surabaya Sebut PKL Embong Belimbing Tak Punya Dasar Legalitas

×

Komisi B DPRD Surabaya Sebut PKL Embong Belimbing Tak Punya Dasar Legalitas

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi B DPRD Surabaya M. Faridz Afif.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya M. Faridz Afif.

Beberapa lokasi yang masuk dalam keputusan wali kota berada di bahu jalan, bukan di atas saluran.

Karena itu, ia menilai penataan pedagang harus memperhatikan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang publik. Salah satunya Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dalam regulasi tersebut, setiap orang atau badan dilarang menghuni, melakukan aktivitas berjualan maupun memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jalan layang, di atas tepi saluran, serta tempat umum lainnya secara terus-menerus atau permanen.

Sementara pemanfaatan ruang tersebut secara tidak terus-menerus tetap diwajibkan memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Meski demikian, Ketua DPC PKB Surabaya tidak menutup mata terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi pedagang Embong Belimbing setelah penggusuran.

Ia menyebut ada sejumlah alternatif lokasi yang bisa dipertimbangkan apabila pedagang ingin tetap menjalankan usaha kuliner.

“Satu, mencari tempat yang resmi di SWK terdekat bisa. Yang kedua, pindah ke Kedung Doro, ya, enggak apa-apa. Karena kan sama-sama wisata kuliner, kan? Ya, bukan PKL, kan? Embong Blimbing itu wisata kuliner, ya. Bisa ke Genteng Besar, bisa juga di Karang Menjangan. Tetap, tapi yang paling dekat itu SWK setempat,” ujarnya.

Di sisi lain, Afif menilai persoalan Embong Belimbing menunjukkan masih adanya kebutuhan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur keberadaan PKL dan kawasan wisata kuliner di Surabaya.

Menurutnya, aturan yang menjadi rujukan mengenai penetapan lokasi wisata kuliner terakhir diterbitkan pada 1999.

Sejak saat itu, belum ada pembaruan kebijakan yang secara khusus merangkum penentuan lokasi yang diperbolehkan untuk aktivitas perdagangan tersebut.

Karena itu, Komisi B berharap Pemkot Surabaya menyusun peraturan wali kota (Perwali) baru yang tidak hanya mengatur wisata kuliner, tetapi juga keberadaan PKL secara lebih menyeluruh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *