“Dan karena sudah enggak ada lagi perwali itu, mulai 99 sampai sekarang, enggak ada lagi, untuk supaya keluar perwali baru. Kalau bisa, ditekankan jangan hanya wisata kuliner, sekalian PKL, yang boleh mana aja. Perwali,” ungkapnya.
Afif menjelaskan, Perda pada dasarnya menjadi payung hukum yang mengatur ketentuan umum.
Sementara perwali diperlukan untuk memperjelas implementasi kebijakan, termasuk menentukan lokasi mana saja yang diperbolehkan untuk aktivitas perdagangan.
Ia juga menyoroti masih adanya kerancuan di masyarakat dalam membedakan PKL dengan wisata kuliner.
Padahal, keduanya memiliki karakteristik dan pengaturan yang berbeda.
Menurutnya, PKL merupakan aktivitas perdagangan yang tidak bersifat permanen. Sementara wisata kuliner juga memiliki ketentuan operasional, termasuk pembatasan waktu berjualan.
Dalam aturan yang menjadi rujukannya, kawasan wisata kuliner di tiga lokasi tersebut hanya diperbolehkan beroperasi mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB.
Dengan adanya Perwali baru, Afif berharap pemerintah memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menentukan lokasi, waktu operasional, hingga karakteristik aktivitas perdagangan yang diperbolehkan.
Persoalan Embong Belimbing pun diharapkan tidak berhenti sebatas penertiban pedagang.
Kejelasan regulasi dinilai penting agar penataan kawasan publik tetap berjalan tanpa mengabaikan kepastian usaha bagi para pedagang kecil. (*)



