DLH telah menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak juga mulai berjalan di Kejaksaan Negeri Surabaya.
Fikser menyebut perkara tersebut diarahkan pada penanganan tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan penyalahgunaan BBM subsidi.
Selain proses hukum, DLH mengusulkan sanksi berat terhadap dua pengemudi yang tertangkap tangan.
Keduanya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena itu, pemberhentian harus melalui tahapan administrasi dan pemeriksaan kepegawaian.
“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian. Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejaksaan Negeri,” jelasnya.
Di sisi lain, DLH mulai memperketat pengawasan distribusi BBM untuk armada pengangkut sampah. Salah satu caranya dengan memasang GPS pada kendaraan.
Teknologi tersebut digunakan untuk memantau jarak tempuh.
Data perjalanan kemudian menjadi dasar penghitungan kebutuhan solar berdasarkan rute dan jumlah ritasi pengangkutan.
Fikser menyebut DLH memiliki sekitar 300 armada operasional. Dari jumlah itu, sebanyak 120 kendaraan pengangkut sampah dari TPS menuju TPA memperoleh alokasi BBM subsidi.
Kebutuhan solar setiap kendaraan tidak sama. Besarannya bergantung pada jarak tempuh dan jumlah ritasi pengangkutan.
“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik. Akhirnya, kami sudah mengubah semua di internal tentang bagaimana pemberian BBM ke setiap kendaraan,” pungkasnya. (*)
