Namun, pemerintah harus memastikan peningkatan kebutuhan tersebut tidak dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara berlebihan.
Sebab, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak ketika harga kebutuhan pokok melonjak.
“Pemerintah sebagai informasi atau dan stabilisator. Kalau ada lonjakan itu wajar, tapi tidak terlalu tinggi, yang terdampak masyarakat kecil, masyarakat biasa, mereka yang bukan pengusaha,” tuturnya.
Untuk itu, ia meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag), dan bagian perekonomian Pemkot Surabaya, mulai menyiapkan langkah pengendalian harga serta memastikan ketersediaan pasokan.
Baktiono menegaskan, antisipasi tidak boleh hanya dilakukan ketika harga sudah terlanjur melonjak.
Koordinasi dengan pedagang dan kesiapan masyarakat juga diperlukan agar peningkatan permintaan selama Nataru tidak memicu gejolak harga di pasaran.
