Supangat menjelaskan, perjalanan politik Tan Malaka juga tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Marxis yang independen dan kritis.
Bahkan, ia memiliki sejumlah perbedaan pandangan dengan garis kebijakan Komintern atau Komunis Internasional, termasuk dalam melihat potensi pan-Islamisme dan gerakan nasionalis di Asia.
Pemikiran tersebut turut membuat Tan Malaka kerap mendapatkan stigma ideologis.
Terlebih pada masa Orde Baru, kiprahnya relatif kurang mendapat perhatian dalam narasi sejarah arus utama.
Padahal, keterlibatannya dalam pergerakan kemerdekaan merupakan bagian dari dinamika perjuangan bangsa.
Tidak hanya berbicara mengenai kemerdekaan dari penjajahan Belanda, Tan Malaka juga menginginkan perubahan struktur sosial yang dianggap menindas rakyat kecil, termasuk feodalisme dan kapitalisme.
Pandangan tersebut tercermin dalam perjuangannya bersama Persatuan Perjuangan (PP) pada 1946 melalui semboyan “Merdeka 100%”.
Di tengah langkah diplomasi pemerintah Indonesia melalui Perjanjian Linggarjati dan Renville, Tan Malaka menekankan pentingnya penyerahan kekuasaan secara penuh tanpa syarat.
Perbedaan strategi tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui satu pendekatan.
Warisan pemikirannya juga terlihat dalam buku Madilog, kependekan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika.
Melalui karya ini, Tan Malaka mendorong masyarakat menggunakan penalaran rasional dan logis dalam memahami persoalan.
