Di sektor pelayanan dasar, Pemkot Surabaya juga memastikan keberlanjutan program beasiswa pendidikan dan bantuan kesehatan.
Eri menegaskan pendidikan dan kesehatan harus menjadi layanan yang dapat diakses masyarakat tanpa terbebani pungutan.
Ia bahkan menegaskan sekolah tidak boleh lagi membebani siswa dengan pungutan, termasuk terkait Lembar Kerja Siswa (LKS).
Pemkot akan menyusun perhitungan tersendiri untuk kebutuhan LKS agar mekanismenya dapat dikendalikan pemerintah.
“Terkait dengan pendidikan maka harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan-pungutan atau LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat,” tegasnya.
Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemkot Surabaya berencana memindahkan puskesmas yang masih berada di dalam kawasan perkampungan ke lokasi di luar kampung.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi warga.
Dengan besaran APBD yang mencapai Rp12,9 triliun, sejumlah program tersebut menjadi pekerjaan rumah Pemkot Surabaya pada 2027.
