Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, Pemkot Surabaya memproyeksikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.788.831.247.782 (Rp1,78 triliun).
Di dalamnya terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 sebesar Rp395.913.192.885 (Rp395,91 miliar) dan pinjaman daerah mencapai Rp1.392.918.054.897 (Rp1,39 triliun).
Di tengah alokasi anggaran tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyoroti persoalan warga miskin yang belum mendapatkan bantuan. Ia menyebut, dari sekitar 200 ribu warga yang masuk kelompok desil satu hingga lima, selama ini hanya sekitar 38 ribu yang menerima bantuan.
Karena itu, Pemkot Surabaya bersama DPRD berkomitmen memperluas jangkauan bantuan bagi warga yang belum terakomodasi, khususnya kelompok desil satu dan dua.
“Sehingga nanti ada desil satu yang tidak masuk, ada desil dua yang masuk, tapi kami dengan kekuatan APBD kita, kita sepakat dengan DPRD, maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak tercover akan kita bantu semuanya,” kata Eri setelah Rapat Paripurna pada Selasa, 10 November 2026.
Selain bantuan sosial, penanganan rumah tidak layak huni juga tetap menjadi prioritas Pemkot Surabaya pada 2027.
Eri menyebut program tersebut akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan banjir juga menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun depan.
Eri berharap pekerjaan penanganan banjir yang telah dilakukan dapat memberikan hasil maksimal sehingga titik-titik genangan di Surabaya semakin berkurang.
“Yang berikutnya adalah prioritas kita bersama adalah penanggulangan banjir. Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal, sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih tinggi dari sekitar 10 cm, itu yang kita lakukan,” ujarnya.
