Pemerataan layanan PAUD juga membutuhkan dukungan pihak di luar pemerintah.
Ketua Dewan Pendidikan Surabaya sekaligus Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Prof Martadi menilai, keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dapat memperkuat akses pendidikan anak usia dini.
Menurutnya, dukungan perusahaan tidak harus selalu berupa bantuan dana. Perusahaan dapat membantu menyediakan alat peraga edukasi, fasilitas belajar, beasiswa, hingga pelatihan guru.
Edukasi pola asuh bagi orang tua dan kunjungan edukatif ke lingkungan perusahaan juga bisa menjadi bentuk dukungan.
“Banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan, misalnya memberikan beasiswa, mengangkat anak asuh untuk pendidikan, membantu fasilitas belajar, atau melatih guru. Bahkan, perusahaan juga bisa mengajak anak-anak berkunjung untuk mengenal lingkungan kerja. Surabaya itu ruang belajarnya bukan hanya ruang kelas, tetapi seluruh Kota Surabaya,” tutur Martadi.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Herdiana mengatakan, penguatan PAUD menjadi bagian penting dari pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun. Program tersebut mencakup satu tahun pendidikan prasekolah.
Pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun dinilai menjadi fondasi sebelum memasuki jenjang pendidikan berikutnya.
Tidak hanya kemampuan kognitif, pendidikan pada tahap ini juga membentuk kemampuan sosial, emosional, dan kemandirian anak.
“Yang utama dalam pendidikan PAUD adalah memastikan anak merasa aman dan diterima. Guru juga harus memahami kebutuhan setiap anak, memberikan kesempatan bermain sekaligus berpikir, serta melibatkan orang tua agar pendampingan yang dilakukan di sekolah dapat dilanjutkan di rumah,” pungkasnya. (*)
