“Harapannya, semakin banyak guru PAUD yang mendapatkan pelatihan sehingga kemampuan mendeteksi dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus bisa tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Dengan begitu, layanan pendidikan inklusi dapat semakin luas hingga tingkat PAUD,” ujar Rini.
Pemkot Surabaya juga melibatkan Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan bersama Kampung Pancasila untuk memastikan anak usia dini tidak tertinggal dari layanan pendidikan.
Pendataan dilakukan dengan memetakan anak usia 5-6 tahun yang sudah maupun belum bersekolah.
Pemerintah turut mengidentifikasi penyebab anak belum mengakses pendidikan. Persoalannya bisa berupa keterbatasan biaya, akses sekolah, hingga kondisi disabilitas.
“Ketika ditemukan anak yang belum sekolah karena tidak punya biaya, kita bisa mengupayakan beasiswa, CSR, bahkan melalui Kampung Pancasila. Ada kampung yang ketika mengetahui anak usia 5-6 tahun belum sekolah, kemudian menyekolahkan anak tersebut menggunakan biaya swadaya masyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Febrina Kusumawati menambahkan, hasil pendataan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan layanan pendidikan sesuai kebutuhan setiap wilayah.
Anak yang belum bersekolah karena kendala biaya maupun keterbatasan fasilitas akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.
Salah satunya dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) pendamping di tingkat rukun warga (RW).
Pemerintah juga akan melakukan pemetaan dan asesmen untuk menentukan solusi yang dibutuhkan setiap anak.
“Kalau ada anak yang belum sekolah karena kendala biaya, bisa disampaikan melalui ASN pendamping di wilayah atau Bunda PAUD kelurahan. Nanti kami lakukan pemetaan dan asesmen untuk melihat kebutuhan serta mencarikan solusi yang sesuai, baik melalui akses sekolah, beasiswa maupun dukungan lainnya,” kata Febri.
