Begitu pula gerobak yang ditinggalkan hingga menumpuk di kawasan tempat penampungan tersebut.
Pemilik gerobak yang melanggar dikenakan denda Rp1 juta. Sementara itu, penumpukan sampah di luar area landfill TPA dikenakan denda Rp3 juta.
Sanksi juga menyasar pembakaran sampah secara terbuka atau open burning tanpa memenuhi persyaratan teknis pengelolaan lingkungan. Pelanggaran ini dikenakan denda Rp1,5 juta.
Adapun pihak yang mengelola sampah hingga menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dikenai sanksi lebih besar.
“Kemudian, masyarakat yang membakar sampah secara terbuka (open burning) tanpa memenuhi syarat teknis pengelolaan lingkungan dikenakan denda Rp1.500.000. Sanksi denda yang lebih besar juga dijatuhkan kepada pihak yang mengelola sampah hingga memicu pencemaran atau kerusakan lingkungan,” tandasnya.
Untuk penindakan, tim yustisi atau petugas pengawas DLH Surabaya akan mendatangi lokasi pelanggaran.
Petugas berwenang meminta kartu tanda penduduk (KTP) pelanggar sebagai dasar penerbitan sanksi administratif.
“Petugas berwenang akan meminta identitas (KTP) pelanggar untuk diterbitkan sanksi administratif berupa denda sesuai Perwali,” terangnya.
Fikser menambahkan, seluruh penerimaan dari denda administratif akan disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerimaan.
Dana tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk pemulihan lingkungan serta program edukasi bagi masyarakat dan sekolah.
“Harapannya bukan untuk membebani masyarakat, melainkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan ketakutan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Aturan ini sudah resmi berjalan dan menjadi acuan baru bagi petugas di lapangan,” pungkas Fikser. (*)
