Warga harus bisa melihat dan menilai sendiri hasil pembangunan di lingkungan masing-masing.
“Harapannya betul-betul signifikan penambahan anggaran dana TPS yang bisa diaudit langsung oleh warga yang melihat di sekitar TPS-nya. Perubahannya sesignifikan karena anggarannya lumayan besar untuk perubahan TPS di seluruh Kota Surabaya,” ungkapnya.
Di sisi lain, Aning juga menjelaskan penurunan anggaran DLH pada 2027 tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut, penurunan tersebut dipengaruhi oleh belanja modal untuk penambahan sarana dan prasarana yang sudah dialokasikan pada 2026.
Salah satunya program jamban yang mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp14 miliar pada tahun ini.
Setelah program tersebut dinyatakan selesai dan capaian Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan mencapai 100 persen pada 2026, anggaran untuk kebutuhan jamban tidak lagi ditambahkan pada 2027.
“Jadi penambahan anggaran itu karena sudah selesai di tahun 2026, sehingga tidak bukan lagi bukan bukan penurunan, begitu ya, tapi karena memang sudah tidak dibutuhkan lagi untuk jamban di tahun 2027,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aning menyebut DLH juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Laskar Rempeg.
Evaluasi tersebut diharapkan mampu memperbaiki efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, sekaligus memastikan fasilitas serta personel yang telah dianggarkan benar-benar bekerja.
Bagi Komisi C, persoalan pengelolaan sampah bukan semata-mata soal besarnya anggaran atau banyaknya fasilitas yang disediakan.
Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan perubahan nyata, mulai dari rumah tangga hingga sistem pengangkutan sampah di tingkat kota. (*)
