Ia mengusulkan agar distribusi gerobak sampah terpilah tidak dilakukan secara seragam ke seluruh RW.
Pemkot perlu memprioritaskan wilayah yang sudah memiliki sistem pemilahan sampah dan kesiapan pengelolaan secara mandiri.
“Makanya kita minta, nggak apa-apa dianggarkan dimasukkan, tapi pemberiannya itu kepada RT yang sudah pilah sampah, RW yang sudah pilah sampah, kan ada itu RW-RW yang sudah pilah dan belum,” tegas Politisi PKS ini.
Dengan skema tersebut, efektivitas penggunaan anggaran bisa lebih terukur.
Pemerintah juga dapat melakukan evaluasi berdasarkan perubahan nyata di lapangan, bukan sekadar jumlah gerobak yang berhasil dibagikan.
Aning mengingatkan, saat ini wilayah yang konsisten melakukan pemilahan sampah hingga pengolahan kompos secara mandiri masih relatif terbatas.
Karena itu, kesiapan masyarakat menjadi faktor penting sebelum fasilitas pengangkutan sampah terpilah disalurkan.
“Jangan sampai nanti sudah dipisah, tapi warga belum siap akhirnya dicampur ae gitu loh, terus sudah dianggarkan muspro kan,” katanya.
Selain pengadaan gerobak, Aning turut menyoroti pembenahan tempat penampungan sementara (TPS) di seluruh wilayah Surabaya.
Meski penganggarannya berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) atau Cipta Karya, Komisi C meminta hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, pembenahan TPS tidak cukup hanya menghilangkan sampah yang berserakan. Aspek estetika dan fungsi juga harus menjadi perhatian agar wajah TPS tidak lagi terkesan kumuh.
Ia berharap anggaran yang cukup besar untuk perbaikan TPS benar-benar menghasilkan perubahan signifikan.
