Bahkan, ia menyebut terdapat laporan tunggakan iuran yang berujung pada penahanan ijazah siswa.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat langkah lulusan setelah menyelesaikan pendidikan.
Sebab, ijazah dibutuhkan untuk berbagai keperluan, termasuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun mencari pekerjaan.
“Ijazah ditahan karena masih ada tunggakan. Jadi kalau niat sekolah itu ya gratis, mestinya tidak boleh itu. Apalagi kemudian ijazah itu karena ditahan tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau mencari pekerjaan,” kata Politisi NasDem ini.
Karena itu, Imam meminta pemerintah dan dinas pendidikan tidak mengabaikan laporan masyarakat terkait pungutan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Ia juga mendorong adanya tindakan tegas terhadap kepala sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, penegakan aturan diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berulang dan hak siswa atas pendidikan tetap terlindungi.
Bagi Imam, konsep sekolah gratis seharusnya memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa biaya pendidikan tidak kembali muncul dalam bentuk pungutan lain yang membebani keluarga.
