“Semurah berapapun biaya yang ditawarkan angkutan umum, selama masih terjebak macet bersama dengan kendaraan pribadi, pilihan dengan transum tidak akan menarik,” tegas Erli.
Sorotan tersebut menjadi relevan di tengah pembahasan wacana ganjil-genap di Surabaya.
Kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat dinilai perlu disertai langkah konkret untuk memastikan transportasi umum mampu menjadi alternatif yang lebih efisien.
Martha pun mengingatkan agar penerapan ganjil-genap tidak berdiri sendiri.
Kebijakan tersebut perlu dikombinasikan dengan bus priority atau prioritas bagi angkutan umum, sehingga bus memiliki keunggulan dalam mobilitas dibandingkan kendaraan pribadi.
“Maka ganjil-genap perlu dikombinasikan dengan bus priority,” pungkasnya.
Dengan demikian, tantangan Surabaya bukan hanya membatasi jumlah kendaraan pribadi yang melintas di jalan raya.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mendapatkan pilihan transportasi umum yang nyaman, terjangkau, serta mampu menghemat waktu perjalanan.
Sebab, ketika bus masih harus berbagi ruang dan terjebak kemacetan bersama mobil pribadi, ajakan beralih ke transportasi umum berpotensi sulit diwujudkan.
