Keterlibatan kelompok masyarakat sipil seperti MAKI dan Amnesty International, hingga aktor politik seperti PDIP, turut memperlebar ruang perdebatan.
Dalam situasi seperti ini, media massa juga dituntut menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan, bukan sekadar menjadi penyampai narasi pemerintah.
Terlebih di era digital, wacana yang dilempar ke ruang publik tanpa kesiapan substansi berisiko menimbulkan persoalan baru.
Pesan yang tidak jelas dapat dengan mudah berkembang menjadi spekulasi dan memperbesar kegaduhan.
“Ketidakjelasan pesan di ruang digital akan sangat cepat berkembang menjadi spekulasi dan kegaduhan massal,” ingatnya.
Karena itu, Suko menilai kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pemilihan diksi yang terdengar positif.
Pemerintah perlu menunjukkan keterbukaan dengan menyediakan draf kebijakan dan menjelaskan substansinya secara transparan.
Pelibatan akademisi dan masyarakat sipil juga dinilai penting sejak tahap awal pembahasan.
Dengan begitu, partisipasi publik tidak sekadar menjadi formalitas setelah keputusan hampir final, melainkan bagian dari proses untuk menguji sekaligus memperkuat kebijakan yang akan diberlakukan. (*)
