Sorotan lain muncul dari wacana perlindungan pejabat terhadap risiko kerugian investasi.
Kebijakan semacam ini, menurut Suko, justru dapat menjadi ujian serius bagi citra Presiden Prabowo Subianto yang selama ini dikenal membawa narasi ketegasan dalam menjaga kekayaan negara.
“Jika investasi lebih diutamakan daripada akuntabilitas pejabat, di situlah kesenjangan antara ucapan dan tindakan akan muncul,” papar dosen FISIP Unair tersebut.
Di tengah perdebatan itu, dinamika komunikasi politik pemerintah juga ikut menjadi perhatian.
Narasi mengenai tambang ilegal yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra dinilai Suko memiliki fungsi sebagai penyeimbang dalam komunikasi politik kabinet.
Meski demikian, ia menilai keputusan Presiden untuk meminta kajian lebih mendalam terhadap rencana tersebut merupakan langkah yang tepat.
Sikap tersebut dinilai dapat menjadi ruang untuk meredakan ketegangan sekaligus memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memastikan substansi kebijakan sebelum dikomunikasikan lebih jauh kepada publik.
Suko juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan memori kolektif masyarakat terhadap polemik revisi UU KPK pada 2019.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa isu hukum dan pemberantasan korupsi dapat dengan cepat berkembang dari perdebatan elite menjadi perhatian publik secara luas.
