Pengadaan 1.901 unit velbed senilai Rp5,90 miliar, misalnya, juga perlu disertai penjelasan mengenai harga satuan, standar kualitas, lokasi penempatan, serta mekanisme pemeliharaan agar barang yang dibeli benar-benar memberikan manfaat.
Menurutnya, evaluasi belanja logistik tidak cukup berhenti pada pemeriksaan administrasi pengadaan. Pengawasan harus memastikan seluruh barang yang dibeli benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, belanja logistik kebencanaan juga dinilai bisa menjadi peluang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengadaan bahan pangan dapat melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM lokal sepanjang memenuhi standar kualitas, harga, dan kebutuhan penanganan darurat.
Dengan demikian, anggaran penanganan bencana tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Jawa Timur.
Bunda Renny menegaskan, orientasi utama anggaran kebencanaan harus tetap berpijak pada keselamatan, kesehatan, dan pemulihan masyarakat terdampak.
Mie instan, menurutnya, tetap dapat menjadi bagian dari bantuan darurat. Namun, besarnya anggaran dan jumlah barang yang dibagikan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan bencana.
