Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur Nyono menegaskan, pembenahan transportasi publik menjadi tahapan awal sebelum pembatasan kendaraan pribadi diberlakukan.
“Kami ingin, step yang pertama harus bagaimana public transport ini melayani dulu secara real. Bagaimana jadi akses ini dirasakan betul oleh masyarakat secara real,” kata Nyono dikutip dari Radio Suara Surabaya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Menurut Nyono, masyarakat harus memiliki pilihan transportasi yang mudah dijangkau, nyaman, serta terintegrasi.
Dengan begitu, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi tidak justru menyulitkan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Setelah layanan transportasi umum dinilai mampu menjangkau dan melayani kawasan tertentu secara optimal, pemerintah baru dapat mempertimbangkan pengaturan kendaraan pribadi yang masuk ke kawasan pusat aktivitas.
