“Sehingga tidak sekadar hanya ‘ini adalah tim sukses saya’ atau ‘tidak’ kan gitu, tetapi tolong dikedepankan kalau ngisi jabatan yang strategis seperti itu adalah orang yang profesional,” tambahnya.
Pihak legislatif menyatakan dapat memahami batasan regulasi yang mengharuskan diisi dari kalangan internal Aparatur Sipil Negara (ASN). Pimpinan dewan berpesan agar seleksi tetap memprioritaskan aparatur terbaik yang memiliki rekam jejak profesional di bidangnya.
“Ya, memang kan itu kalau Menpan bahwa ada keterbatasan ketentuan yang tidak boleh keluar daripada ASN yang ada ya, kita mesti ikuti itu. Jadi, yang ada ini pasti walaupun ASN kan mesti onok sing apik lah,” ujar Musyafak.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, mengungkapkan bahwa proses pembentukan kelembagaan Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD telah rampung. Saat ini, Pemprov Jatim tengah memproses tahap pengisian jabatan melalui asesmen terhadap personel internal yang akan mendudukinya.
