” Yang pasti begini, instansi yang kita laporkan pemerintah kota terkait penerbitan IMB. Kedua masalah pengembang terkait peralihan Fasum,” terang Ketua RW 07.
Pria yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspektorat Jatim ini menambahkan, sebenarnya kita ingin mendudukan perkara itu sejelas jelasnya. Kenapa replaning itu disetujui dasarnya apa.
” Dalam laporan tersebut saya tidak menyebut DCKTR tapi pemerintah kota (Pemkot). Intinya gini secara makronya, kalau memang ada masalah kita duduk bareng. Intinya warga mengedepankan musyawarah.”ungkapnya.
Masih menurut Ketua RW 07, kita juga memperhatikan kepentingan pemerintah kota, pengembang dan kepentingan kami selaku pemilik dan mempunyai hak. Kalau kami sih simple.
