Namun, keberadaan koperasi tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk mengambil alih mekanisme penyaluran gaji ASN.
“Bank penyalur langsung mampu memotong gaji untuk berbagai cicilan pegawai yang diajukan, sedangkan Kopdes ini sulit untuk mengurus jaminan serupa,” ungkapnya.
Tak hanya soal kapasitas, Bintoro juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan apabila sistem tersebut diterapkan tanpa kesiapan kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang kuat.
Terlebih, Kopdes beroperasi di tingkat desa, sementara ASN yang menjadi penerima gaji tersebar di berbagai wilayah dan instansi.
Menurutnya, pemerintah semestinya memberikan waktu bagi Kopdes untuk membuktikan kinerja dan manfaatnya sebelum diberikan tanggung jawab yang lebih besar.
Jika dalam beberapa tahun ke depan koperasi tersebut mampu menunjukkan hasil positif, barulah gagasan perluasan peran dapat dipertimbangkan.
Bintoro menilai pemerintah saat ini seharusnya terlebih dahulu memastikan tugas dasar Kopdes berjalan dengan baik.
Ia mendorong revitalisasi koperasi desa sebagai prioritas sebelum memperluas kewenangannya ke sektor lain.
“Pemerintah bisa fokus menghidupkan kembali KUD yang sudah mati. Revitalisasi dari KUD menjadi Kopdes yang modern dan transparan, itu saja dulu pekerjaan rumahnya,” tambahnya. (*)
