Integrasi data nasional, penerapan GovTech, dan rencana implementasi Single National Identity Card dinilai dapat memangkas prosedur berbelit sekaligus mempersempit ruang pungutan liar (pungli).
“Digitalisasi bukan sekadar urusan teknologi, tetapi urusan keadilan layanan. Jika data kependudukan, sosial, dan pelayanan publik terintegrasi, warga Surabaya tidak perlu berulang kali mengurus dokumen yang sama, tidak perlu berpindah-pindah kantor, dan ruang pungli dapat dipersempit,” kata Kahfi yang juga merupakan Sekertaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya itu.
Presiden Prabowo turut menekankan percepatan digitalisasi pemerintahan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026.
Digitalisasi diarahkan untuk membuat layanan lebih efektif, efisien, dan mudah diakses.
Masyarakat juga diharapkan tidak lagi diminta memasukkan data yang sama berulang kali atau mengeluarkan biaya hanya untuk mengurus dokumen.
Pemerintah melaporkan telah menghadirkan mal pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota.
Fasilitas tersebut mampu melayani hingga 150 jenis layanan dalam satu lokasi.
Azhar menilai model itu relevan untuk diperkuat di Surabaya.
Integrasi layanan kependudukan dan administrasi lainnya perlu terus didorong agar warga lebih mudah mengakses kebutuhan dokumen.
“Bagi Dispendukcapil Surabaya, arah kebijakan ini harus diterjemahkan menjadi layanan yang makin mudah, cepat dan akurat. Pelayanan publik yang baik adalah ukuran nyata bahwa birokrasi benar-benar hadir untuk masyarakat,” ujarnya.
Selain digitalisasi, Azhar menyoroti penataan kepegawaian.
Menurutnya, profesionalisme, meritokrasi, dan kesejahteraan ASN serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) perlu berjalan beriringan.
Kebijakan di tingkat pusat dinilai dapat menjadi dorongan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya untuk membangun aparatur yang lebih adaptif terhadap kebutuhan warga.
