Surabaya, CakrawalaNews.co – Reformasi hukum, digitalisasi pemerintahan, hingga profesionalisme aparatur menjadi pekerjaan penting dalam memperbaiki pelayanan publik di daerah.
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai membuka jalan bagi perubahan tersebut, termasuk di Kota Surabaya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, menilai arah kebijakan pemerintah pusat perlu diterjemahkan menjadi perbaikan nyata di tingkat kota.
Mulai dari pengelolaan anggaran yang transparan, layanan administrasi yang lebih sederhana, hingga penataan aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Azhar, salah satu fondasi penting yang dibangun pemerintahan Prabowo adalah kepastian hukum dan pemberantasan korupsi.
Ketegasan tersebut dinilai dapat mendorong pemerintah daerah menjalankan kewenangannya secara lebih bersih dan akuntabel.
“Reformasi hukum dan penegakan hukum yang tegas merupakan fondasi bagi daerah. Ketika pemerintah pusat menegaskan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, pemerintah daerah semakin terdorong mengelola kewenangan dan anggaran secara bersih, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Azhar Kahfi, dalam keterangan resminya, Rabu, 21 Oktober 2026.
Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan tidak akan memberikan perlakuan istimewa dalam penindakan penyimpangan dan korupsi.
Dalam evaluasi kabinet menjelang dua tahun pemerintahan, ia menyebut korupsi dan penyelewengan harus ditindak karena merusak fondasi ekonomi serta kepercayaan publik.
Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 36 operasi tangkap tangan (OTT) dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jumlah itu lebih dari dua kali lipat dibandingkan 14 OTT pada dua tahun pertama masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo.
Pemerintah juga menyatakan telah menyelamatkan kekayaan negara senilai lebih dari Rp54,8 triliun dari tindak pidana korupsi.
Bagi Azhar, dampak kebijakan pusat juga perlu dilihat dari percepatan digitalisasi pemerintahan.
