Jika skema pembayaran melalui koperasi desa benar-benar diterapkan sebagaimana rencana pemerintah, dampaknya terhadap bisnis BPD akan bergantung pada mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Mahdi mengingatkan bahwa rencana ini berpotensi juga disorot oleh daerah lain. “Jika ada pengalihan, akan berpengaruh kepada kinerja dari Bank BPD, termasuk Bank Jatim. Bukan hanya terjadi di sini saja, seluruh Bank BPD akan berpotensi mengalami kemerosotan,” jelas Mahdi.
Potensi kemerosotan kinerja BPD begitu dikhawatirkan oleh dewan. Sebab, dampaknya akan ke berbagai hal. Bisa jadi akan menimbulkan pengurangan karyawan lantaran kekurangan biaya operasional hingga bisa berpengaruh pada pendapatan asli daerah atau PAD.
Mengingat BPD sedianya juga menjadi pendulang PAD dan turut memutar perekonomian di daerah. “Sehingga perlu dikaji ulang, karena pengalihan itu akan berpengaruh pada daerah juga,” tandas politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan pemerintah tengah mematangkan skema penyaluran gaji PNS melalui Koperasi Desa Merah Putih mulai tahun ini. Ferry mengungkapkan bahwa pengajuan anggaran untuk mekanisme pembayaran hak aparatur sipil negara tersebut sudah diproses ke Kementerian Keuangan.
