Fraksi PKB menilai penguatan pendidikan vokasi harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, lulusan sekolah kejuruan tidak hanya memiliki ijazah dan keterampilan dasar, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Selain persoalan ekonomi, Fraksi PKB menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan. Kasus hukum terkait pengelolaan dana hibah APBD Jawa Timur harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
Pengawasan risiko dan keselamatan publik juga harus menjadi perhatian berkelanjutan. Peristiwa lumpur Sidoarjo dan Tragedi Kanjuruhan menjadi pengingat bahwa kebijakan publik harus disertai pengawasan yang memadai serta perlindungan terhadap masyarakat.
Empat Agenda yang Didorong PKB
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendorong empat agenda utama.
Pertama, intervensi afirmatif bagi daerah yang masih tertinggal. Pemerintah provinsi perlu menetapkan target tahunan yang terukur untuk peningkatan IPM, rata-rata lama sekolah, dan penurunan kemiskinan di kabupaten/kota dengan capaian terendah. Kawasan Madura dan Jalur Lintas Selatan (JLS) perlu mendapat perhatian melalui dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Kedua, menyusun peta jalan diversifikasi ekspor. Strategi pengembangan ekspor nonmigas perlu diperkuat agar produk Jawa Timur memiliki pasar yang lebih beragam dan tidak mudah terdampak gejolak ekonomi global.
Ketiga, memperkuat kualitas tenaga kerja dan UMKM. Kemitraan antara SMK dan industri perlu diperluas, sementara pelaku UMKM harus difasilitasi agar mampu berkembang dan bertransformasi dari sektor informal menuju usaha yang lebih formal.
Keempat, memperkuat evaluasi pembangunan berbasis data. Seluruh indikator dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2029 perlu diintegrasikan melalui sistem Satu Data Jatim yang dapat diakses publik hingga tingkat kabupaten/kota. Langkah ini penting agar masyarakat dapat memantau capaian program sekaligus menilai efektivitas penggunaan anggaran.
Salim menegaskan, peringatan Hari Jadi ke-81 Jawa Timur tidak boleh berhenti pada seremoni dan perayaan capaian. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
