Kesenjangan juga terlihat antara perdesaan dan perkotaan. Tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 12,38 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,66 persen.
Menurut Fraksi PKB, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perlu lebih berpihak pada kelompok masyarakat yang rentan, terutama warga perdesaan dan wilayah yang masih tertinggal.
Kesenjangan kualitas hidup antardaerah juga menjadi perhatian. IPM Kota Surabaya mencapai 85,65, sedangkan Kabupaten Sampang berada di angka 67,23. Perbedaan terlihat pula pada rata-rata lama sekolah, yakni 5,19 tahun di Sampang berbanding 12,12 tahun di Kota Madiun.
Ketimpangan upah minimum kabupaten/kota juga mencolok. UMK Surabaya pada 2026 mencapai sekitar Rp5,28 juta, sedangkan Situbondo sekitar Rp2,48 juta.
Di sisi lain, Gini Ratio Jawa Timur meningkat dari 0,359 pada September 2025 menjadi 0,365 pada Maret 2026. Pada periode yang sama, porsi pengeluaran 40 persen penduduk lapisan terbawah turun dari 19,60 persen menjadi 19,36 persen.
Bagi Fraksi PKB, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diiringi kebijakan redistribusi manfaat pembangunan agar kesenjangan sosial tidak semakin melebar.
Ekspor Tertekan, Kualitas Lapangan Kerja Perlu Dibenahi
Fraksi PKB turut menyoroti tekanan perdagangan luar negeri Jawa Timur. Sepanjang Januari–Juli 2026, nilai ekspor tercatat turun 5,33 persen menjadi 16,08 miliar dolar AS. Sebaliknya, impor meningkat 16,56 persen menjadi 19,52 miliar dolar AS sehingga neraca perdagangan mengalami defisit 3,44 miliar dolar AS.
Penurunan ekspor perhiasan dan permata hingga 54,17 persen juga menjadi perhatian. Kondisi ini dinilai memperlihatkan pentingnya diversifikasi komoditas ekspor agar perekonomian Jawa Timur tidak terlalu rentan terhadap perubahan pasar global.
Di sektor ketenagakerjaan, dominasi pekerja informal yang mencapai 63,82 persen serta tingkat pengangguran lulusan SMK sebesar 5,79 persen menjadi tantangan tersendiri.
