Menurut wakil ketua fraksi PAN ini, Jawa Timur memiliki basis industri yang besar sehingga persoalan ketenagakerjaan tidak boleh hanya diselesaikan melalui pendekatan bantuan sosial. Pemerintah harus memastikan ekosistem industri tetap sehat agar perusahaan mampu bertahan sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
“Kita harus menjaga dua kepentingan sekaligus. Perusahaan harus tetap hidup dan pekerja harus tetap terlindungi. Jangan mempertentangkan keduanya. Industri yang sehat membutuhkan pekerja yang terlindungi, dan pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat,” katanya.
Suli Da’im yang juga Ketum IKA Umsura menegaskan bahwa Komisi E DPRD Jawa Timur akan terus mengawal persoalan ketenagakerjaan, termasuk memastikan pekerja yang terkena PHK mendapatkan seluruh haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita ingin Jawa Timur bukan hanya menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, tetapi juga daerah yang mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Pertumbuhan ekonomi harus terasa sampai kepada rakyat pekerja,” tegasnya.
Bagi Suli Da’im, angka 5.400 PHK harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan dan industri di Jawa Timur. Pemerintah tidak boleh menunggu persoalan menjadi lebih besar.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Sekarang adalah waktunya melakukan pencegahan. Gerak cepat pemerintah sangat dibutuhkan agar PHK tidak meluas dan pekerja Jawa Timur tetap memiliki kepastian masa depan,” pungkas lesgilator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Ngawi dan Magetan.
Data Disnakertrans Jawa Timur menunjukkan pekerja terdampak tersebar di sejumlah wilayah. Beberapa sektor yang paling mendapatkan tekanan antara lain industri kayu dan furnitur, tekstil, alas kaki, komponen otomotif, serta industri kertas dan pulp. (caa)
