Surabaya. Cakrawalanews.co – Sebanyak 5.400 pekerja di Jawa Timur terdampak PHK dan masuk dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hingga periode Januari–Agustus 2026. Angka tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi ketiga nasional setelah Jawa Barat dan Banten.
Menanggapi hal ini anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, H. Suli Da’im, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menganggap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai persoalan biasa.
Menurut Suli Da’im, angka tersebut harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Apalagi tekanan terhadap dunia usaha saat ini bukan hanya berasal dari persoalan internal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh melemahnya permintaan ekspor, ketidakpastian geopolitik global, kenaikan biaya produksi dan bahan baku, serta tekanan efisiensi dan otomatisasi.
“Kita tidak boleh melihat angka 5.400 ini hanya sebagai statistik. Di balik setiap angka ada keluarga yang kehilangan sumber pendapatan, ada anak yang harus tetap sekolah, ada kebutuhan kesehatan dan kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi. Karena itu, PHK harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Suli Da’im, Kamis (08/10/26).
Suli Da’im memahami bahwa perusahaan juga menghadapi tekanan yang tidak ringan. Ketika pasar ekspor melemah dan biaya produksi meningkat, perusahaan tentu harus melakukan penyesuaian agar tetap bertahan.
Namun, menurutnya, PHK tidak boleh menjadi pilihan pertama dalam setiap kebijakan efisiensi perusahaan.
“Efisiensi memang diperlukan. Tetapi efisiensi jangan selalu diterjemahkan dengan mengurangi jumlah pekerja. Harus dicari langkah lain terlebih dahulu, mulai dari efisiensi proses produksi, pengurangan biaya yang tidak produktif, optimalisasi pasar, sampai restrukturisasi bisnis. Pekerja jangan menjadi pihak yang pertama kali dikorbankan,” jelasnya..
Suli Da’im menilai persoalan PHK di Jawa Timur harus dilihat sebagai persoalan ekonomi sekaligus persoalan sosial. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, dampaknya tidak berhenti pada pekerja tersebut.
