“Kami di DPRD Jatim menyambut baik dan mengapresiasi langkah resmi pemerintah pusat yang telah meluncurkan Perpres terkait transportasi online ini. Pembagian kewenangan yang jelas antara Kemenhub dan Komdigi tentu akan membuat pengawasan jauh lebih spesifik, baik untuk urusan angkutan orang maupun layanan kurir dan makanan,” ujarnya, Kamis (8/10/2026).
mantan ketua DPRD kota Surabaya ini juga menekankan pentingnya pengawalan di tingkat daerah agar implementasi aturan baru ini terutama menyangkut batas maksimal potongan biaya aplikasi (fee aplikator) dan kepatuhan operator penyedia layanan benar-benar berpihak kepada kesejahteraan pengemudi di lapangan.
“Aturan yang sudah diketok ini jangan sampai sekadar menjadi macan kertas. Harus ada pengawasan ketat, termasuk keterlibatan Kementerian UMKM dalam mengawal kemitraan yang adil. Kami di daerah siap bersinergi mengawal agar para driver ojol di Jawa Timur mendapatkan hak-hak dan perlindungan yang layak sesuai amanat regulasi,” tambahnya.
