AdvertorialCakrawala Politik&PemerintahanDPRD JatimIndeksPilihan Redaksi

Menuju Satu Sistem, DPRD Jatim Atur Integrasi Rute  di Raperda Transportasi Publik 

×

Menuju Satu Sistem, DPRD Jatim Atur Integrasi Rute  di Raperda Transportasi Publik 

Sebarkan artikel ini
972026114640
972026114640

Komisi D juga memasukkan indikator kinerja yang lebih konkret untuk mengukur kualitas layanan. Mulai ketepatan waktu, frekuensi kendaraan, jam operasional, kapasitas, keselamatan, keamanan, informasi, aksesibilitas hingga mekanisme pengaduan dan penanganan gangguan. “Raperda juga memberi perhatian pada tarif. Menurut Martin, kebijakan tarif harus menjaga tiga kepentingan sekaligus: kemampuan masyarakat membayar, keberlanjutan pelayanan dan kepastian bagi operator,” tegasnya.

Karena itu, harga yang dibayar penumpang dibedakan dari subsidi, kompensasi maupun pembayaran kontrak pelayanan. Tingkat keterjangkauan juga tidak cukup dihitung berdasarkan tarif satu kendaraan, tetapi total biaya perjalanan masyarakat dari titik asal sampai tujuan. “Lewat Raperda ini, kami membuka ruang pemberian tarif khusus atau pembebasan tarif bagi penyandang disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun penerapannya harus disertai kriteria penerima, besaran manfaat, sumber pembiayaan dan mekanisme verifikasi yang jelas,” paparnya.

Satu hal menarik lainnya adalah rencana integrasi tiket. Komisi D menegaskan tiket terintegrasi tidak otomatis membuat pemerintah daerah menjadi penyelenggara sistem pembayaran. Apabila sistem tersebut menyangkut penyimpanan dana, kliring atau aktivitas industri sistem pembayaran lainnya, pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia dan dilakukan pihak yang memiliki izin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *