Berikutnya Skema subsidi, kompensasi, dan Buy the Service (BTS) harus transparan dan tepat sasaran. Pengembangan First-Mile & Last-Mile serta Konsep TOD. Pembangunan dan revitalisasi fasilitas seperti Terminal Penumpang Tipe B dan halte harus berbasis studi kelayakan agar tidak menjadi megaproyek yang terbuang sia-sia atau membebani APBD.
“Fraksi Gerindra juga mendorong penyelarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Transit-Oriented Development (TOD) di sekitar simpul transportasi yang terhubung langsung dengan permukiman, kawasan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pusat ekonomi guna menekan kemacetan serta emisi gas rumah kaca,” jelas Hartono.
Penerapan Sistem Informasi Transportasi Publik digital harus terhubung dengan Satu Data dan Satu Peta Jawa Timur serta menjamin perlindungan data pribadi. Fraksi Gerindra mengingatkan agar Pemprov tidak terjebak membuat aplikasi baru yang ego-sektoral jika sudah bisa diintegrasikan dengan platform yang ada.
“Dari sisi operasional, penetapan kontrak dengan operator wajib menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Utama (KPI) yang ketat, serta melakukan evaluasi rutin terhadap load factor (tingkat keterisian) agar efisien secara fiskal,” tegasnya.
Di akhir pandangannya, dokumen yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, H. Ferdians Reza Alvisa, ST, menegaskan komitmen fraksi untuk terus mengawal pembahasan Raperda ini bersama komisi terkait.
