Silpa setelah perubahan ditetapkan Rp0. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mengalami kenaikan sekitar Rp1,809 miliar, dari Rp8,198 triliun menjadi Rp8,199 triliun.
Untuk pendapatan transfer, nilainya tetap berada di angka Rp2,64 triliun.
Di tengah perubahan struktur anggaran tersebut, Pemkot dan DPRD Surabaya menempatkan pendidikan serta penanganan banjir sebagai bagian dari kebutuhan yang harus tetap mendapat perhatian.
Penyesuaian anggaran pendidikan, termasuk sisa alokasi beasiswa, tetap diarahkan ke sektor pendidikan agar manfaatnya tidak keluar dari kebutuhan dasar warga.
Eri mengapresiasi pembahasan bersama DPRD Surabaya hingga kesepakatan P-APBD 2026 dapat dicapai.
Menurutnya, masukan dari legislatif dibutuhkan agar perubahan anggaran tetap sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya atas saran dan masukan,” tuturnya.
Ia berharap perubahan APBD tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi dasar pelaksanaan program berdasarkan prioritas yang telah disepakati.
“Semoga penyusunan Raperda ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Surabaya dan menjadi amal jariyah kita semuanya karena memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya,” pungkasnya. (*)
