“Perdagangan dan hak-hak tenaga kerja tidak boleh dipandang sebagai prioritas yang saling bertentangan, keduanya harus berjalan beriringan. Penerapan standar ketenagakerjaan yang efektif semakin menjadi ciri mendasar dari partisipasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam rantai pasokan global, sementara dialog sosial yang kokoh memastikan pemerintah, pengusaha, dan pekerja sama-sama memiliki suara dalam menghadapi perubahan,” kata Simrin.
Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya (ASCC), San Lwin, mengatakan studi tersebut diharapkan memperkuat pemahaman kawasan mengenai hubungan perdagangan dan ketenagakerjaan.
Pembahasannya mencakup pekerjaan layak, pembangunan berkelanjutan, ketahanan rantai pasok, hingga integrasi ekonomi yang inklusif.
San menegaskan peluncuran studi bukan menjadi akhir penelitian.
Hasil kajian diharapkan menjadi dasar dialog regional yang lebih terinformasi, sekaligus menjaga keseimbangan antara daya saing dan ketahanan dunia usaha dengan penghormatan terhadap prinsip serta hak dasar di tempat kerja.
Melalui kerja sama tersebut, negara-negara ASEAN didorong semakin mampu menghubungkan pekerjaan yang layak dengan daya saing ekonomi tanpa mengabaikan hak dasar pekerja. (*)
