Atas berbagai temuan patologi korporasi tersebut, Fraksi PKB menyatakan menyetujui Raperda Penyertaan Modal PT Jamkrida Jatim (Perseroda) dengan menyodorkan empat catatan rekomendasi ketat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pertama, PKB mendesak Gubernur memastikan manajemen melakukan restrukturisasi portofolio dengan menghentikan praktik cherry-picking dan mengembalikan fokus penjaminan pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang unbankable. Kedua, PKB meminta Perjanjian Kerja Bersama dengan Bank Mitra direviu agar pihak perbankan turut menanggung risiko kerugian atau gagal bayar demi mencegah moral hazard.
Ketiga, PKB mewajibkan adanya pemisahan pembukuan (ring-fencing) secara tegas antara penugasan sosial Pemprov, seperti program Prokesra dan OPOP, dari kegiatan bisnis komersial agar biaya penugasan tidak menjadi beban tersembunyi yang merusak modal BUMD.
Keempat, PKB menuntut adanya efisiensi menyeluruh di internal perusahaan dengan memangkas pemborosan operasional secara bertahap dan signifikan. (caa)
