“Hanya lokasinya saja yang dipindahkan. Tetap kewajibannya ada di pemerintah pusat karena jalan berbayar,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu keuntungan dari opsi tersebut adalah kondisi kepemilikan lahan di kawasan timur. Sebagian lahan yang berpotensi masuk dalam trase disebut telah menjadi aset Pemkot Surabaya.
“Kalau pembebasan lahannya, sebagian besar lahan itu punya Pemkot sehingga lebih memudahkan,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, ia melihat opsi pemindahan trase dapat menjadi daya tawar Pemkot Surabaya dalam pembahasan bersama pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur. Pemkot tidak perlu mengambil alih kewajiban pembangunan jalan tol, tetapi dapat menawarkan lokasi alternatif yang dinilai lebih sesuai dengan kepentingan tata ruang kota.
Gagasan tersebut sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai masa depan Tol Tengah Kota. Apakah kebutuhan jalan tol harus dipenuhi melalui trase yang selama ini direncanakan, atau dapat dialihkan ke koridor timur dengan memanfaatkan rencana JLLT dan aset lahan yang telah dimiliki Pemkot.
Ia berharap opsi tersebut tidak berhenti sebagai wacana DPRD. Ia meminta pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya duduk bersama untuk membahas kemungkinan perubahan trase sekaligus memastikan kebutuhan konektivitas regional tetap terpenuhi.
“Mudah-mudahan wali kota, gubernur dan pemerintah pusat bisa duduk bareng membicarakan ini,” ujarnya.
Dengan demikian, konsep yang ditawarkan DPRD adalah mempertahankan kebutuhan jalan tol, tetapi mengubah lokasi trase. Di sisi lain, JLLT tetap berjalan sebagai jalan tidak berbayar dalam perencanaan Pemkot Surabaya.
