Melihat tren pendapatan dari tahun ke tahun yang cenderung stagnan, Machmud memproyeksikan perolehan retribusi parkir TJU hingga akhir tahun paling tinggi hanya berkisar di angka Rp22 miliar asumsikan pendapatan semester kedua setara dengan semester pertama.
Angka tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan karena belum mampu menyentuh separuh dari target yang dipatok dalam APBD.
Machmud juga mengkritik narasi atau klaim beberapa pihak yang menyuarakan adanya lonjakan pendapatan di beberapa titik parkir tertentu. Menurutnya, capaian di satu-dua titik tidak bisa menggambarkan kondisi retribusi kota secara keseluruhan.
“Jangan hanya melihat satu titik yang seolah-olah naik dari Rp600 ribu menjadi Rp2 juta lalu diklaim ada kenaikan pesat. Padahal itu hanya satu titik. Kalau kita lihat secara mendalam dan menyeluruh, targetnya Rp73,4 miliar tapi baru didapat Rp11 miliar,” tegas mantan Ketua DPRD Surabaya tersebut.
Kondisi sektor parkir TJU ini terasa makin kontras jika dibandingkan dengan jenis retribusi daerah lainnya. Sebagai pembanding, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari hasil kerja sama rumah sakit daerah justru mencatatkan lonjakan signifikan, di mana dari target awal Rp15 juta berhasil menembus angka Rp449 miliar pada periode yang sama.
Capaian retribusi yang belum optimal ini, menurut Machmud, merupakan tantangan besar bagi Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang baru untuk segera membenahi tata kelola di lapangan.
Berdasarkan penelusurannya di lapangan, salah satu indikasi penyebab tidak tercapainya target adalah adanya celah kebocoran dalam operasional transaksi digital (QRIS).
Selama 6 Bulan Retribusi Parkir TJU Surabaya Baru 15 Persen, DPRD Minta Pemkot Evaluasi Total
