Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im mengatakan, upaya Risma untuk mengambil alih SMA/SMK itu tidak memiliki landasan. Sebagai mantan walikota yang pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu walikota terbaik di dunia, Risma harus paham undang-undang. “Undang-undang sudah mengamanatkan dikelola provinsi. Lantas landasan yang dipakai Risma itu apa, mau mengambil SMA/SMK.,” ujarnya
Menurut politisi asal PAN tersebut, selama ini Kota Surabaya tidak pernah juara satu dalam perolehan nilai unas SMA/SMK terbaik di Jatim. Rangking pertama selalu dipegang kabupaten/kota lain, seperti halnya Lamongan dan Malang. “Surabaya itu tidak pernah rangking 1 dalam unas. Selama ini kan tolak ukur keberhasilan pendidikan di suatu daerah adalah dari unas. Hasil unasnya baik, berarti pendidikannya baik, begitu juga sebaliknya. Kok sekarang mau merebut SMA/SMK,” tegasnya.
Jika memang mau mengalokasikan dana untuk SMA/SMK, Suli Da’im menilai hal itu dapat dilakukan. Seperti halnya di Bojonegoro. Mengingat di daerah kaya migas tersebut alokasi dana APBD hanya untuk penguatan SMA/SMK saja.
